BUKITTINGGI,AsiaChannel.web.id — Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Hotel Dymens Bukittinggi, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan yang diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Bidang PUG PP sekaligus PPTK, Emmalia Yuli Israwanti, S.Psi., Psikolog, ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi, Susi Yanti, SKM, MM. Sebanyak 111 peserta dari berbagai unsur strategis—mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UPTD PPA, Camat, Lurah, TP PKK, Bundo Kanduang, hingga Satgas PPA dan PATBM—hadir memadati lokasi acara.
Sebagai bentuk keseriusan bersama, agenda tersebut ditandai dengan aksi nyata berupa Penandatanganan Komitmen Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtP dan TPPO oleh para pemangku kepentingan yang hadir.
Sinergi Tiga Pilar Narasumber
Dalam pertemuan ini, tiga narasumber berkompeten dihadirkan untuk memperkuat kapasitas serta wawasan peserta
AKP Herwin, S.H. (Wakasat Reskrim Polresta Bukittinggi) memaparkan materi bertema “Bersama Perempuan Dilindungi”, menekankan peran kepolisian dalam pencegahan, penanganan hukum, dan perlindungan korban di tingkat masyarakat.
M. Ikhwan, S.H. (Kasubsi Japidum Kejaksaan Negeri Bukittinggi) menjelaskan strategi pencegahan tiga tingkat—primer, sekunder, dan tersier—sebagai instrumen perlindungan utama untuk membangun lingkungan aman bagi perempuan.
Yuninda Tria Ningsih, S.Psi., M.Psi., Psikolog membawakan materi “Mengenali Gejala Perilaku Perempuan Korban Kekerasan” guna membekali peserta dalam mendeteksi dan merespons kondisi psikologis korban secara dini.
Diskusi Interaktif dan Usulan Strategis Peserta
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung hangat serta interaktif. Para peserta yang hadir dari tingkat kelurahan hingga kecamatan memanfaatkan ruang ini untuk menyampaikan aspirasi dan usulan konkret.
Salah satu poin utama yang disuarakan adalah dorongan agar program edukasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO ini tidak hanya berhenti di tingkat kota, melainkan diturunkan secara berkelanjutan hingga ke tingkat kelurahan dan masyarakat akar rumput. Selain itu, mengingat luasnya spektrum unsur yang hadir, peserta juga mengusulkan adanya peningkatan fasilitas penunjang kegiatan di masa mendatang agar ruang koordinasi serupa dapat berjalan semakin optimal.
Menanggapi hal tersebut, Pemko Bukittinggi menyambut baik masukan dari para peserta. Sinergi lintas sektor melalui penandatanganan komitmen bersama ini diharapkan mampu mewujudkan langkah nyata perlindungan perempuan dan pencegahan TPPO hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.( Rika )
Leave a Reply